Pengacara ActBlue: Regina Wallace-Jones Mungkin Berbohong ke Kongres
Laporan gabungan Komite Kehakiman, Administrasi, dan Pengawasan DPR AS (House of Representatives) menemukan sistem verifikasi paspor ActBlue tidak pernah mewajibkan nomor paspor yang valid.
- Komite Kehakiman, Administrasi, dan Pengawasan DPR AS merilis laporan Fraud on ActBlue, Part III pada 16 September 2026, laporan ketiga sejak 2024.
- ActBlue, salah satu platform donasi politik daring terbesar, mempertahankan praktik pencegahan penipuan yang tidak serius sehingga memungkinkan donasi asing ilegal.
- Penasihat hukum eksternal ActBlue menemukan CEO Regina Wallace-Jones mungkin telah menyesatkan Kongres, menyebutnya sebagai tindakan yang disengaja dan sadar.
Mengapa ini penting: Pencegahan penipuan yang bertanggung jawab kepada pihak yang didanainya tidak mengawasi apa pun selain reputasinya sendiri.
House Judiciary Committee (joint with House Administration & Oversight) — "Fraud on ActBlue, Part III: ActBlue's Failure to Prevent Illegal Foreign Political Contributions" ↗ · 16 Sep 202616/9/26